BPN Sumedang, Menyerahkan Laporan Hasil Kegiatan Gugus Tugas Reporma Agraria (GTRA) 2020

Peristiwa Sumedang

Sumedang, Zuritnews.com – Kantor Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Sumedang menyerahkan Laporan Hasil Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Tahun 2020 Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang di Aula Tampomas Kamis (29/4/2021)

Laporan hasil kegiatan GTRA tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Kantor BPN Kabupaten Sumedang Agus Sumiarsa kepada Wakil Bupati Sumedang Erwan Setiawan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) GTRA Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 yang digelar secara virtual di masing-masing kabupaten/kota.

Wakil Bupati Sumedang Erwan Setiawan menyampaikan bahwa Kabupaten Sumedang merupakan salah satu dari tiga Kabupaten di Jawa Barat yang ikut menyampaikan laporan hasil kegiatan GTRA Tahun 2020.

Baca Juga :  Bupati & 2 Pejabat Pemda Menemui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI Luhut Binsar Pandjaitan di Jakarta

Laporan tersebut, kata Wabup, meliputi hasil kegiatan GTRA yang telah dilaksanakan Tahun 2020, diantaranya redistribusi tanah dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) termasuk program Reforma Agraria yang dilaksanakan di Desa Margalaksana.–“Sudah ada progres bahwa kita di Jawa Barat termasuk yang paling komplet untuk Reforma Agraria. Semua aspek sudah terpenuhi, baik BPN maupun pihak ketiga. Cuma masih terkendala masalah pemberian modal,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala BPN Sumedang Agus Sumiarsa mengatakan, sasaran Reforma Agraria adalah penataan kembali tanah-tanah milik negara baik tanah bekas HGU, tanah terlantar atau tanah-tanah lainnya sehingga dapat terlaksana aset reform.

Baca Juga :  SATGAS Citarum Harum dan Kodim 0619/PWK Tinjau Lokasi Karya Bakti Pengangkatan Eceng Gondok di Waduk Jatiluhur

“Aset reform itu mengenai legalisasi persertifikatannya. Seperti di Desa Margalaksana ada redistribusi, PTSL dan konsolidasi tanah berupa penerbitan sertifikat. Itu yang disebut legalisasi aset atau penataan aset,” ujarnya.

Ia mengatakan, selain terciptanya aset reform, sasaran reforma agraria juga agar tercipta penataan akses (acces reform). 
Penataan akses tersebut, kata Agus, bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat serta mencegah risiko pemilik tanah kehilangan hak atas tanahnya.

“Akses reform itu ada kerja sama antara BPN dengan masyarakat, Dinas Pertanian, Dinas UKM, Dinas Peternakan maupun pihak ketiga karena penerima sertifikat yang ada di Margalaksana ada kegiatan lanjutannya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya” pungkasnya. (H Deden S)

Baca Juga :  PT MSS Membantah Kurang Pedulinya Terhadap Lingkungan & Warga Masyarakat