Purwakarta, Zurit News.Com – Zero Karamba masih menjadikan polemik bagi para petani kolam jaring apung yang ada waduk jatiluhur, sampai harus adanya demo tempo hari untuk mempertahankan dengan mendatangi pemerintah daerah, dan juga menyampaikan keberatan dan menolak perihal zero karamba ke dewan.
Hal ini menjadi perhatian khusus para Anggota Dewan dari Eman Fraksi berbeda yang menolak untuk di zerokan dan harus segera mengkaji ulang kebijakan yang telah digulirkan sebelumnya oleh pemerintah daerah dengan keputusan (zero karamba).
Hari ini dalam melaksanakan Reses Ke III Tahun anggran 2018 mengambil tempat dan dilokasi pinggir waduk jatiluhur bersama Ratusan Masyarakat dalam menjaring asfirasi dengan berbagai usulan permasalahan yang sangat konsplek dan besar, dilontarkan petani kolam jaring apung.Senin 12/11.
Hidayat bersama rekan di DPRD dan Fraksi yang lain, meminta untuk menghentikan kegiatan pemotongan/penertiban kolam jaring apung sebelum diketemukan solusi bersama, dan hari ini ada penghentian penertiban oleh tim tersebut. DPR telah mengundang pihak pihak terkait, Dua kali tetapi tidak datang dengan alasan ada halangan, dan akan mengundangan kembali untuk ke-Tiga kali.
Untuk undangan tersebut sudah disepakati oleh fraksi fraksi guna mempasilitasi dalam menyelesaikan permasalahan terkait adanya keputusan zero karamba diwaduk jatiluhur kabupaten purwakarta.
Hidayat menyatakan sampai saat ini belum ada kajian jumlah KJA yang pasti yang diperbolehkan menurut kelayakan yang tepat menurut analisa, sampai sekarang masing masing pihak punya jumlah KJA sendiri sendiri, bahwa jumlah KJA harus sama antara pemerintah daerah, Dinas Perikanan, PJT dan juga PPI.
Sampai saat ini permasalahan itu yang membuat air menjadi tidak baik dibutuhkan kajian dari yang akan menertibkan dan berapa persen pengaruh dari adanya KJA itu sendiri, pihaknya belum menerina data riil, baru menerima dari pembicaraan secara personal.
Akan segera mencari solusi permasalahan yang ditimbulkan, mari kita duduk bareng agar permasalahan ini bisa cepat selesai, sebab pemerintah sendiri sedang menggalakan perekonomian usaha kecil menengah sementara petani kolam jaring apung ini adalah warga purwakarta yang wajib pemerintah lindungi, jangan sampai menambah pengangguran bertambah besar.
Hidayat akan memperjuangkan dan wajib masyarakat/ para petani kolam jaring apung ini kita lindungi. tegas Hidayat.(DH/DN)