PJT II Purwakarta Mangkir Bayar Pajak Air.

Purwakarta,Zuritnews – Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta (Bapenda) mendorong program pemerintah dalam menaikan pajak bersumber dari Pendapatan Asli Daerah(PAD) agar tercapai target 100 Persen, yang dapat di capai hanya 98 Persen tahun lalu.

Kepala Badan Pendapatan Daerah, melalui Kabid Penagihan Bapenda Purwakarta, berusaha dan berupaya bekerjasama dengan Dinas /intansi terkait dan juga Pengusaha, BUMD, BUMN yang ada di wilayah Hukum Kabupaten Purwakarta. Meski demikian, pihaknya yakin target pajak tahun ini bisa terealisasi. Kamis 26/9.

Sebagaimana diatur dalam UU No 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Antara lain pajak hotel, restoran, reklame, parkir, dan air tanah. Hal tersebut bisa digali potensinya. Ucap Ade.

Kabid Penagihan Bapenda Ade Ahmad Subhan terkaiat dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PJT II yang sampai saat ini Pajak Air belum bisa masuk sebagai PAD Purwakarta karena tidak bayar pajak.

Sementara dengan ada Dasar Hukum (PERDA) Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No.6/2001 tentang Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. yang mengatur seluruh pengambilan air baku dari wilayahnya, Air dari waduk Jatiluhur dikenakan pajak. sementara Perundang undangan juga begitu, Diatur dalam UU No 28/2009. ada Pasal 21 dan 22.

Dalam Pasal 21 (1) Obyek pajak Air Permukaan adalah pengembilan dan/ atau pemanfaatan air permukaan. (2) Dikecualikan dari obyek pajak air permukaan adalah:
a. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan untuk keperluaan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan peraturan perundang – undangan; dan
b. Pengambilan dan /atau pemanfaatan air permukaan lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah.

Pasal 22,
(1) Subyek pajak air Permukaan adalah orang pribadi atau badan yang dapat melakukan pengambilan dan / atau pemanfaatan air permukaan.
(2) Wajib pajak air permukaan adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

Ade berupaya agar adanya kerjasama dalam meningkatkan PAD Propinsi dan juga kabupaten/ kota dari pajak tersebut, sebab ada bagi hasil pajak didalamnya tentang pajak air permukaan. Tegas Ade. (DH)

Related Posts