Perkuat Kepastian Hukum, PJT II Gandeng Kejati Jabar untuk Kawal Pengelolaan Sumber Daya Air

Hukum Peristiwa Purwakarta

PURWAKARTA, ZURITNEWS.COM – Dalam upaya memperkuat kepastian hukum dan meningkatkan tata kelola perusahaan yang transparan serta akuntabel, Perum Jasa Tirta II (PJT II) resmi menjalin Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat terkait penanganan masalah hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).

Penandatanganan kerja sama tersebut dilakukan langsung oleh Direktur Utama Perum Jasa Tirta II, Imam Santoso, bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Mohammad Teguh Darmawan, pada Jumat (20/11/2026) di Kota Bandung.

Perjanjian kerja sama yang berlaku selama dua tahun tersebut mencakup seluruh lini operasional Perum Jasa Tirta II di wilayah Jawa Barat, termasuk unit bisnis hingga anak perusahaan.

Kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pengelolaan aset dan infrastruktur sumber daya air (SDA) yang menjadi tanggung jawab PJT II sebagai badan usaha milik negara (BUMN).

Baca Juga :  Pembagian BPNT Tunai Rp 600 Ribu untuk 3 Bulan di Desa Cilegong Dipimpin Langsung oleh Kepala Desa

Direktur Utama Perum Jasa Tirta II, Imam Santoso, menegaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu fondasi penting dalam menjaga keberlangsungan operasional perusahaan sekaligus memastikan pelayanan publik di sektor sumber daya air tetap berjalan optimal.

Menurutnya, pengelolaan sumber daya air dan infrastruktur strategis membutuhkan tata kelola yang kuat, transparan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Melalui kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, kami memperkuat perlindungan hukum sekaligus memastikan setiap langkah operasional perusahaan berjalan sesuai koridor hukum dan prinsip Good Corporate Governance,” ujar Imam Santoso.

Dalam pelaksanaannya, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN) akan memberikan dukungan hukum kepada PJT II, baik dalam penyelesaian persoalan hukum melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi.

Dukungan tersebut meliputi bantuan hukum untuk mewakili perusahaan sebagai penggugat maupun tergugat, pemberian pendapat hukum (Legal Opinion), pendampingan hukum (Legal Assistance), serta audit hukum (Legal Audit) sebagai upaya memitigasi potensi risiko hukum sejak dini.

Baca Juga :  Rereongan, ASN Purwakarta Bersatu Bantu Korban Gempa Cianjur

Selain itu, ruang lingkup kerja sama juga mencakup penyelesaian persoalan hukum melalui mekanisme konsultasi, konsiliasi, mediasi, dan fasilitasi.

Kedua institusi juga sepakat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui kegiatan workshop, seminar, Focus Group Discussion (FGD), sosialisasi, program magang, hingga pertukaran narasumber.

Imam Santoso menambahkan, kerja sama tersebut tidak semata-mata berorientasi pada penyelesaian persoalan hukum yang muncul, tetapi juga mengedepankan langkah pencegahan agar potensi penyimpangan dapat diminimalkan.

“Kami ingin memastikan pengelolaan sumber daya air dilakukan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik penyimpangan. Komitmen ini harus dibangun secara menyeluruh, mulai dari tingkat perusahaan hingga unit bisnis dan anak perusahaan,” tambahnya.

Baca Juga :  Calon Anggota DPRD Menggelar Bazar Murah untuk Membantu & Menarik Simpatisan Warga

Sebagai bagian dari penguatan tata kelola perusahaan, kedua pihak juga menyepakati komitmen penerapan prinsip transparansi, antikorupsi, dan antipenyuapan yang mengacu pada standar ISO 37001:2025, termasuk kewajiban menjaga kerahasiaan data dan informasi selama pelaksanaan kerja sama.

Melalui sinergi tersebut, PJT II berharap pengelolaan sumber daya air di wilayah Jawa Barat dapat berlangsung semakin profesional, memiliki kepastian hukum, serta mampu menjaga keberlanjutan pelayanan publik bagi masyarakat.(DAUP HERLAMBANG)