Rapat Progres Penataan KJA di Waduk Jatiluhur, Cirata, dan Saguling

Bandung Peristiwa

Rapat Progres Penataan KJA di Waduk Jatiluhur, Cirata, dan Saguling

Bandung, Zuritnewd – Dansektor 14, Kolonel CZI Bambang Prasetyo, S.E, turut serta dalam Rapat Progres Penataan Keramba Jaring Apung (KJA) yang diadakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Pertemuan tersebut berlangsung di Hotel Mercure Nexsa Supratman Bandung. Kamis 1 Agustus 2024

Rapat ini membahas perkembangan terbaru dalam upaya penataan KJA di tiga waduk utama di Jawa Barat, yakni Jatiluhur, Cirata, dan Saguling. Penataan KJA ini bertujuan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem perairan serta meningkatkan kualitas lingkungan di sekitar waduk tersebut.

Kegiatan ini merupakan bagian dari program pemerintah untuk mengurangi dampak lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas KJA yang tidak terkendali, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sektor perikanan.

Hadir dalam kegiatan, Plt. Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, Plt. Asisten Deputi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir, Plt. Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap,
Asisten Deputi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi SDA, Direktur Kelautan dan Perikanan,Direktur Ikan Air Tawar,Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat,Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat,Ketua Harian Sekretariat Satgas Citarum Harum,Ketua Pokja 6 Satgas Citarum Harum, Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat,Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat,Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bandung Barat.

Baca Juga :  Pasar Rebo Buka Setengah Hari, Dilakukan Penyemprotan Disinfektan di-Area Pasar

Kepala Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Cianjur,Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Purwakarta,Direktur Utama PT. Indonesia Power selaku Pengelola Waduk Saguling, General Manager Perum Jasa Tirta II Jatiluhur,Senior Manager PT. Nusantara Power UP Cirata,Senior Manager PT. Indonesia Power UBP Saguling, Komandan Sektor 9 Citarum Harum Waduk Saguling,Komandan Sektor 12 Citarum Harum Waduk Cirata,Komandan Sektor 14 Citarum Harum Waduk Jatiluhur.

Arahan Pembukaan oleh Plt. Asisten Deputi Pengembangan Perikanan dan Budidaya, dilanjutkan dengan laporan progress penataan KJA di Waduk Saguling oleh, Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bandung Barat,Direktur Utama PT. Indonesia Power selaku Pengelola Waduk Saguling, Komandan Sektor 9 Citarum Harum Waduk Saguling.

Baca Juga :  Diduga ASN DI Dishub Subang Jarang Menjalankan Tugas Dan Kewajibannya.

Laporan progress penataan KJA di Waduk Cirata oleh, Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bandung Barat,Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Purwakarta
,Kepala Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Cianjur
,Direktur Utama PT. Pembangkit Jawa Bali selaku Pengelola Waduk Cirata
,Komandan Sektor 12 Citarum Harum Waduk Cirata.

Laporan progress penataan KJA di Waduk Jatiluhur oleh, Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Purwakarta,Direktur Perum Jasa Tirta II selaku Pengelola Waduk Jatiluhur, Komandan Sektor 14 Citarum Harum Waduk Jatiluhur.

Dansektor 14 / CH Kolonel CZI Bambang Prasetyo SE, memaparkan dalam Rapat Progres Penataan KJA di Waduk Jatiluhur, Cirata, dan Saguling sebagai berikut, Keberadaan KJA di Waduk Jatiluhur sudah melebihi kapasitas sehingga sangat mempengaruhi kualitas air dan sedimentasi di waduk tersebut. Oleh karena itu, diperlukan penataan dan penertiban KJA dengan melibatkan instansi terkait.

Penertiban ini perlu diperhatikan karena berdampak pada perekonomian para petani KJA. Hal-hal menonjol dalam pelaksanaan validasi penertiban KJA antara lain:

Baca Juga :  Pemda dan DPRD Purwakarta Sepakati Raperda Pariwisata dan Dana Cadangan Pemilu

Adanya upaya dari petani KJA untuk memecah jumlah kepemilikan agar terhindar dari pemotongan KJA.
Adanya upaya para pengusaha yang mengatasnamakan warga setempat dalam kepemilikan KJA.
Keberadaan KJA yang tidak menetap di suatu titik dan bergerak mengikuti pasang surut air.
Beberapa petani tidak berada di tempat dan tidak membawa kartu identitas, menyulitkan petugas.
Adanya upaya provokasi agar penertiban KJA tidak terlaksana.
Diperlukan dukungan dan peran aktif dari semua instansi terkait dalam kegiatan penertiban KJA.
Ketergantungan petani kecil terhadap para pengusaha terkait benih, pakan, dan pemasaran hasil panen ikan.Tutur Dansektor 14.(Daup Herlambang