PURWAKARTA Zuritnews.com – Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Purwakarta menggelar kegiatan Sosialisasi Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Tahun 2026, Kamis (19/11/2026), bertempat di Aula Janaka, Kompleks Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta.
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, yang mewajibkan pemerintah melakukan pembinaan secara menyeluruh terhadap masyarakat jasa konstruksi, baik pelaku usaha maupun pihak yang terlibat dalam pekerjaan konstruksi.
Pembinaan tersebut bertujuan memastikan masyarakat jasa konstruksi di tingkat kabupaten mampu berperan aktif dalam pembangunan dengan mengedepankan aspek keselamatan, kualitas pekerjaan, serta daya saing.
Kegiatan ini melibatkan sejumlah perangkat daerah, Inspektorat, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) melalui PPK Bidang Fisik, Dinas Pendidikan melalui PPK Bidang Fisik, Dinas Kesehatan melalui PPK Bidang Fisik, para PPK DPUTR, serta sekitar 30 peserta dari kalangan penyedia jasa konstruksi yang tergabung dalam kegiatan di Kabupaten Purwakarta.
Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa agenda materi sosialisasi, di antaranya Sosialisasi Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026 yang disampaikan oleh perwakilan UKPBJ Purwakarta, Anton Susilo, S.TP.
Selanjutnya, materi mengenai pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi disampaikan oleh BJKW (Balai Jasa Kontruksi Wilayah III) Jordi Anderson, S.T. Kegiatan juga diisi dengan sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan serta sosialisasi program penjaminan dari Jamkrida.
Rangkaian acara dibuka oleh Kepala DPUTR Kabupaten Purwakarta, Didi Garnadi S.Pd.M.M. Kegiatan kemudian melalui Kepala Bidang Tata Bangunan dan Bina Konstruksi (Tabang dan Bina Kontruksi), Dela Lesmanawati, S.T., M.PWK, bersama jajaran.
Melalui kegiatan ini, DPUTR Purwakarta mendorong terbangunnya pemahaman yang sama antara pemerintah daerah, perangkat teknis, dan penyedia jasa konstruksi terkait regulasi, tata kelola pekerjaan, serta mekanisme pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi.
Selain itu, keterlibatan BPJS Ketenagakerjaan dan Jamkrida menjadi bagian dari upaya memberikan pemahaman kepada pelaku jasa konstruksi mengenai perlindungan tenaga kerja serta aspek penjaminan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
Dengan adanya sosialisasi ini, penyelenggaraan jasa konstruksi di Kabupaten Purwakarta diharapkan semakin memperhatikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, standar keselamatan, mutu hasil pekerjaan, dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pembangunan.(DAUP HERLAMBANG)