PURWAKARTA, ZURITNEWS – Pelaksanaan proyek Revitalisasi SDN I Cibinong, Jln Industri Ubrug No 92 Kampung Sampih Rt 05/02. Kabupaten Purwakarta, dengan nilai anggaran mencapai Rp1.031.531.000 yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026 melalui program Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, mulai menjadi sorotan.
Sorotan tersebut bukan semata-mata terkait pelaksanaan fisik pembangunan. Persoalan keterbukaan informasi dan pengawasan teknis di lapangan juga menjadi perhatian, menyusul sulitnya awak media memperoleh keterangan dari pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut.
Berdasarkan hasil pantauan awak media, papan informasi kegiatan telah terpasang di lokasi proyek. Gambar teknis pembangunan juga tersedia, sementara para pekerja terlihat menggunakan alat pelindung diri (APD) dalam melaksanakan pekerjaan.
Namun, ketika hendak menggali lebih jauh mengenai pelaksanaan kegiatan, awak media justru mengalami kesulitan menemui pihak penanggung jawab proyek.
Tercatat sudah tiga kali awak media mendatangi lokasi pembangunan untuk meminta keterangan. Namun, Ketua Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP), Kusnadi, maupun Kepala SDN I Cibinong, Nunung Nurbaeti S.Pd. tidak berhasil ditemui.
Upaya konfirmasi kemudian dilakukan melalui sambungan telepon seluler dan pesan WhatsApp setelah awak media memperoleh nomor kontak keduanya. Namun, beberapa kali dihubungi, belum ada jawaban maupun tanggapan atas pertanyaan yang disampaikan.
Tidak hanya itu, selama kunjungan awak media ke lokasi, konsultan teknik maupun pengawas lapangan, baik dari unsur dinas maupun konsultan terkait, belum terlihat berada di lokasi kegiatan.
Kondisi ini membuat awak media kesulitan memperoleh penjelasan mengenai proses pengawasan teknis, khususnya terkait kesesuaian material bangunan dengan spesifikasi yang tercantum dalam gambar teknis dan dokumen perencanaan.
Padahal, proyek dengan nilai anggaran lebih dari Rp1 miliar tersebut membutuhkan pengawasan yang serius. Kesesuaian material, volume pekerjaan, mutu konstruksi, hingga tahapan pelaksanaan harus dipastikan sesuai dengan spesifikasi teknis dan ketentuan yang berlaku.
Keberadaan papan informasi dan gambar teknis memang menjadi bagian penting dari keterbukaan kegiatan. Namun, transparansi tidak cukup hanya ditunjukkan melalui kelengkapan administrasi di lokasi. Penjelasan mengenai penggunaan anggaran, kualitas material, progres pekerjaan, serta mekanisme pengawasan juga menjadi bagian dari pertanggungjawaban kepada publik.
Atas kondisi tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta diharapkan segera turun langsung melakukan monitoring dan evaluasi. Dinas juga perlu memberikan penjelasan mengenai siapa pengawas teknis yang ditugaskan serta bagaimana mekanisme pemeriksaan kualitas pekerjaan di lapangan.
Ketua P2SP Kusnadi dan Kepala Sekolah Nunung Nurbaeti juga diharapkan dapat memberikan klarifikasi agar tidak muncul pertanyaan maupun spekulasi di tengah masyarakat.
Perlu ditegaskan, belum diperolehnya konfirmasi dan belum terlihatnya pengawas saat awak media berkunjung tidak serta-merta membuktikan adanya pelanggaran atau penyimpangan dalam proyek tersebut. Namun, keterbukaan dan penjelasan dari pihak penanggung jawab menjadi penting untuk memastikan seluruh proses pembangunan berjalan sebagaimana mestinya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari P2SP, Kepala Sekolah, maupun pihak pengawas teknis terkait. Redaksi Zuritnews tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi seluruh pihak terkait.
Anggaran negara bukan sekadar harus terserap, tetapi juga harus menghasilkan bangunan berkualitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Transparansi dan pengawasan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberhasilan program revitalisasi pendidikan.(DAUP HERLAMBANG)
