Bumi Vila Jatiluhur Alami Kerugian Akibat Banjir/Luapan Air , Drainase Jalan Provinsi dan Kawasan Hulu Diduga Jadi Pemicu Utama
PURWAKARTA Zuritnews — Perumahan Bumi Vila Jatiluhur (BVJ) kembali mengalami kerugian akibat banjir / Luapan air yang terjadi saat hujan berintensitas tinggi. Peristiwa ini ramai diperbincangkan di media sosial setelah sejumlah tayangan warga beredar di TikTok.
Banjir bandang tersebut berdampak sekitar 5 persen wilayah BVJ, tepatnya di Blok B6, dengan sekitar 10 rumah terdampak. Banjir/luapan air dan lumpur terjadi berulang saat hujan besar mengguyur kawasan tersebut. Senin 5 januari 2026.
Pihak pengelola BVJ menegaskan bahwa permasalahan banjir tidak bisa semata-mata disalahkan kepada kawasan hilir. Berdasarkan hasil penelusuran di lapangan, terdapat faktor utama dari kawasan hulu yang hingga kini belum mendapat penanganan optimal.
Salah satu faktor yang disorot adalah drainase utama di pinggir jalan provinsi arah Waduk dan Bendungan Jatiluhur (wilayah kerja Perum Jasa Tirta/PJT) yang dilaporkan mengalami kerusakan dan jebol. Kondisi tersebut menyebabkan air hujan tidak tertampung dengan baik dan meluap ke kawasan pemukiman di bawahnya.
Selain itu, pembangunan Perumahan PT Tiga Pilar yang berada di kawasan atas BVJ juga diduga memperparah luapan air dan lumpur dari hulu. Perubahan kontur lahan yang curam tanpa sistem pengendalian air yang memadai membuat aliran air hujan langsung mengarah ke wilayah BVJ.
Menurut keterangan pihak BVJ, sebelum adanya pembangunan di kawasan hulu, banjir/ luapan air dan lumpur tidak pernah terjadi di lingkungan tersebut. Namun setelah pembangunan berjalan, luapan air dan material lumpur semakin sering terjadi saat hujan deras.
Permasalahan ini telah dibawa dan dibahas di tingkat Kabupaten bersama Pemerintah Daerah. Namun hingga kini, pihak BVJ menilai penanganan belum menyentuh akar persoalan di hulu. Pemerintah Daerah disebut beralasan keterbatasan anggaran serta menyampaikan bahwa kewenangan penanganan berada pada lintas instansi, yakni Pemerintah Provinsi dan Perum Jasa Tirta (PJT).
Sementara itu, di sisi hilir, pihak BVJ justru terus dibebani tanggung jawab penanganan, mulai dari pembangunan tanggul secara berulang, pelebaran saluran, hingga pemberian kompensasi kepada warga terdampak, tanpa adanya dukungan nyata dari pihak-pihak di kawasan hulu.
BVJ juga menyesalkan sikap PT Tiga Pilar yang dinilai tidak menunjukkan tanggung jawab, meskipun sebelumnya telah ada kesepakatan kerja sama perbaikan tanggul dan pengendalian air. Hingga kini, kesepakatan tersebut belum direalisasikan.
Pihak BVJ menegaskan, selama sumber masalah di hulu tidak ditangani, maka banjir/ luapan air dan lumpur akan terus berulang dan merugikan masyarakat di kawasan hilir. Oleh karena itu, BVJ meminta adanya penanganan terpadu lintas instansi, melibatkan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, serta Perum Jasa Tirta, agar permasalahan banjir dapat diselesaikan secara menyeluruh dan berkeadilan.(DAUP HERLAMBANG)
